Gaji UMK & UMR Kabupaten Bogor 2021

Berapa.ID, Gaji UMR Kabupaten Bogor 2021 Terlengkap – Berbicara soal gaji dan upah, pembahasannya pasti tidak terlepas dari UMR dan UMK. Keberadaan angka ini sering dijadikan tolak ukur apakah seseorang mau bekerja di suatu daerah. Karena kita tahu ada daerah yang memiliki UMR yang rendah dan yang tinggi.

Sebenarnya kalau kita bisa cermati, data ini sudah diambil sedemikian rupa agar  kebutuhan seseorang bisa terpenuhi. Menyoal tentang UMR Kabupaten Bogor, berikut ini ada daftar yang bisa Anda pantau untuk menentukan pilihan, daerah mana yang paling strategis untuk bekerja.

Gaji UMR Kabupaten Bogor  dan Gaji UMP Kabupaten Bogor 2021

Dilansir dari laman bogorkab.go.id, berikut ini daftar gaji UMR dan UMK di kota di Kabupaten Bogor tahun 2021.

TahunUMR / UMK Kabupaten Bogor
2018Rp 3.483.667,00
2019Rp 3.763.405,88
2020Rp 4.217.206,00
2021Rp 4.217.206,00

Pengertian dan Istilah Gaji UMR di Kabupaten Bogor

Mungkin kita sering ngobrol ngalor ngidul membahas tentang UMR dan UMK, tetapi di balik itu semua apakah Anda tahu istilah tersebut? Istilah ini wajib Anda ketahui sebagai pelaku usaha dan juga karyawan. Agar tidak tertukar yuk simak perbedaannya.

Gaji UMK

Gaji UMK sebenarnya adalah singkatan dari (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Dari singkatan tersebut seharusnya kita sudah bisa memahami apa pengertiannya. Ya, UMK merupakan penghasilan bulanan yang paling kecil yang rincian tersebut antara lain upah pokok dan tunjangan tetap.

Angka tersebut sudah disahkan oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Jika dirinci, maka komponen dari UMK ini antara lain : Penghasilan pokok = hanya gaji pokok Upah pokok = gaji pokok + tunjangan pokok Istilah ini bisa dibilang baru sejak tercatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2020. Istilah ini digunakan untuk menggantikan istilah gaji UMR.

Gaji UMP

Menyoal tentang gaji UMP Kabupaten Bogor 2021, ada satu istilah yang tidak kalah penting yaitu UMP. UMP adalah kepanjangan dari (Upah Minimum Provinsi). Istilah ini sebenarnya mirip dengan UMR. UMP juga mirip dengan UMK yaitu penggunaannya menjadi kian populer sejak disahkan beberapa waktu lalu.

Definisi sebenarnya dari UMP adalah standar penghasilan paling sedikit dalam suatu wilayah tingkat provinsi yang mengangkut keseluruhan kawasan di dalamnya termasuk kabupaten dan juga kota. Pemerintah yang berwenang mengesankan UMP adalah gubernur.

Gaji UMR

Istilah ini adalah yang paling sering kita dengar. Gaji UMR Kabupaten Bogor khususnya, adalah istilah lama yang belum diganti dengan dua istilah diatas.  Pengertian dari gaji UMR adalah standardisasi paling rendah yang diberikan oleh si pemberi kerja terhadap si penerima kerja.

UMR disahkan bukan tanpa alasan, nilainya digunakan untuk menjamin agar para tenaga kerja bisa memperoleh gaji sebagai mendapatkan yang pantas. Pada tahun ini, istilah UMR tidak lagi digunakan. Hal ini selaras dengan pengesahan besaran upah yang diresmikan oleh Kepmenaker No 226 Tahun 2020. Sejak keluarnya peraturan tersebut, istilah UMR tidak banyak digunakan karena sudah diganti UMP dan UMK.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP Kabupaten Bogor

Sebenarnya dari penjelasan di atas, kita sudah bisa menyimpulkan apa itu perbedaan antara ketiga istilah ini. Namun agar lebih jelas ada baiknya kita rinci sebenarnya apa saja perbedaannya. Dengan begitu bagi orang awam yang menganggap hal ini sama bisa memahami perbedaannya.

1. Besaran Nominal

Satu hal yang perlu Anda pahami dalam membedakan ketiga istilah di atas adalah nominalnya. Anda sendiri bisa membuka data dan mengecek perbedaan ketiganya. Setiap daerah bisa memiliki standar penghasilannya masing-masing yang tidak terikat satu sama lain .

Apabila kita bandingkan, besaran nominal gaji pada UMK ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai UMP pada beberapa daerah. Tentu ada faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah faktor standar upah di Kota yang jauh lebih tinggi dibandingkan di provinsi secara umum.

2. Penghitungan Jumlah Kenaikan

Ada satu poin yang membedakan ketiganya. Antara UMR Kabupaten Bogor 2021, UMK dan UMP dibedakan dari jumlah kenaikannya. Angka ini dibuat dengan memperhatikan banyak hal antara lain seperti pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, kebutuhan hidup yang layak, produktivitas dan lainnya.

Menganut pada UU Ketenagakerjaan, penjelasan tentang gaji UMP dan UMK senantiasa alami kenaikan di tiap tahunnya. Nilai kenaikan ini sebenarnya mengacu pada peningkatan inflasi disertai dengan pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto dari BPS.

3. Masa Pemberlakuan Ketentuan

UMR,UMK dan UMP Kabupaten Bogor 2021 ini memiliki waktu penetapan yang tidak sama. Anda sendiri bisa membedakan ketiga istilah gaji tersebut berdasarkan penetapan UU terbaru. Khusus untuk gaji UMP, nilainya baru direalisasikan secara bersamaan melalui arahan Pemprov per tanggal 1 November. Sementara itu, untuk gaji UMK disahkan dan diumumkan pada bulan November tanggal 21.

4. Jangka Waktu Peninjauan

Ketiga istilah ini bisa dibedakan dengan meninjau pada sisi jangka waktu peninjauan. Dalam hal ini merujuk pada Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000. Dalam peraturan tersebut merevisi beberapa pasal pada regulasi sebelumnya yaitu Kepmenaker No 01. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa ada perbedaan jangka waktu peninjauan yang dilakukan.

Untuk gaji UMP ditetapkan paling lambat 60 hari. Ini berbeda dengan UMK, ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja. Keduanya sama-sama ditetapkan satu tahun sekali.

5. Kewenangan Penetapan

Salah satu indikator yang bisa membedakan antara UMK, UMP, dan UMR Kabupaten Bogor 2021 adalah dari segi kewenangan penetapannya. Sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwasannya UMR ditetapkan oleh Menteri.

Penetapan tersebut harus mendapatkan usulan terlebih dahulu dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Sementara itu, UMP dan UMK ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada penyesuaian data kebutuhan hidup layak.

Penetapan Gaji UMR Kabupaten Bogor 2021

Proses penetapan gaji UMR ini tidaklah sembarangan. Angka yang didapat sudah ditentukan dengan berbagai indikator. Wajar jika angkanya berbeda-beda karena setiap daerah juga memiliki keistimewaan dan produktivitasnya yang berbeda-beda. Nah terkait dengan penetapan UMR Kabupaten Bogor 2021, berikut ini ketentuannya :

Dasar Pembuatan Ketentuan Penggajian UMR Kabupaten Bogor 2021

Tujuan pemerintah dalam menerapkan sistem yang ada dalam gaji UMR ini adalah untuk acuan kepada para pelaku usaha. Diharapkan, pelaku usaha bisa memberikan upah pada para tenaga kerja secara layak untuk kehidupan yang lebih baik. Pembuatan dari standar gaji UMR Kabupaten Bogor 2021 ini tidak serta merta begitu saja tanpa payung hukum tertentu.

Pembuatannya ditujukan pada tata laksana dalam setiap pekerja untuk memperoleh haknya. Dengan begitu bayaran yang diterima layak sesuai dengan beban pekerjaan yang dimilikinya.

Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk diketahui, bahwa ketetapan gaji UMR di Kabupaten Bogor dengan segala jenis tunjangan tidak tetapnya tidak termasuk pada komponen standar yang berlaku untuk upah minimal. Hal ini disesuaikan dengan regulasi UU 13 Pasal 94 Tahun 2003 terkuat dengan ketenagakerjaan.

Dalam hal ini ditentukan bahwa bantuan adalah metode pembayaran baik dengan cara langsung ataupun dengan memberikan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya sendiri beragam diantaranya seperti uang transpor  atau uang makan. Nilainya ini dihitung dari jumlah yang sudah disesuaikan.

Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan haruslah menggunakan mata uang yang sah. Dalam konteks ini maksudnya adalah rupiah. Hal ini sudah diatur secara jelas dalam regulasi Pasal 21 ayat 1 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Indonesia.

Bukan dengan mata uang dolar, kripto, ataupun barang-barang tertentu. Adapun total pemotongan upah maksimal sebanyak 50%. Perusahaan, yang mana di dalamnya terdapat HR bisa saja memotong gaji karyawanannya karena beberapa hal. Ini dirinci dalam peraturan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 57.

Walaupun pemerintah membatasi dari segi persentasenya tetapi tetap saja karyawan harus menerima paling sedikit seTengah gaji setiap periodenya. Dalam peraturan juga disebutkan bahwa jumlah keseluruhan dari pemotongan upah yang mana disebutkan dalam pasal 57 ini paling banyak sebesar 50%. Nilai tersebut didapat dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh buruh.

Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sesuai dengan pembahasan di atas, UMR memang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sama dengan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 yang sudah tidak difungsikan lagi. Walaupun begitu, standar penghasilan regional ini telah ditetapkan oleh kepala daerah yang komponennya adalah UMK dan UMP.

Sebagai HR tentu harus sangat berhati-hati dalam menentukan strukturisasi penggajian karyawannya. Banyak kemudian yang menetapkan aturan “Gaji tetap”, penggajian ini terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Adapun maksud dari tunjangan tetap adalah tunjangan yang selalu diperoleh oleh karyawan setiap periode penggajian dengan jumlah yang sama dan tetap.

Hal ini sudah disesuaikan dengan PP 78 / 2015 Pasal 5. Tidak hanya itu, HR juga harus memastikan jumlah gaji tetap karyawan tidak boleh ada di bawah UMR Kabupaten Bogor 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan Hubungan Kerja (Existance of Employment Relationship)

Hubungan Kerja adalah perjanjian kerja sama antara karyawan dan juga pihak penguasa untuk menjalankan kesepakatan tertentu dalam lingkup pekerjaannya. Dalam perjanjian ini harus ada tiga unsur yang wajib untuk dipenuhi antara lain

Pekerjaan

Pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan ataupun dilakukan oleh pekerja adalah salah satu unsur dari suatu hubungan kerja dalam menetapkan UMR Kabupaten Bogor 2021. Saat disepakatinya suatu perjanjian kerja  kedua belah pihak maka pihak pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaannya.

Dalam pasal 1603 KUHP diatur lebih jelas dan rinci yang isinya adalah buruh wajib melakukan suatu pekerjaan yang dijanjikan sesuai dengan kemampuannya. Apabila sifat dan luasnya suatu pekerjaan perlu dilakukan tanpa harus dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen maka ketentuan tersebut bisa ditentukan dengan kebiasaan.

Instruksi Melakukan Pekerjaan

Unsur ini dalam suatu Hubungan Kerja diartikan bahwa ada pihak yang memberikan perintah dan ada pihak yang menjalankan perintah tersebut dengan wajib. Orang yang menjalankan perintah tersebut disebut dengan pekerja sementara orang yang memberikan perintah disebut dengan pengusaha.

Unsur instruksi atau perintah ini banyak dimaknai secara luas. Hal tersebut berupa target kerja, instruksi dan lain sebagainya. Sebagai pekerja kita harus tuntut terhadap instruksi dari si pemberi perintah atau majikan. Adapun hal ini diatur dalam KUHP Pasal 1603b.

Apabila kita mau mencermati lebih dalam lagi tentang definisi perjanjian kerja pada UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, ada setidaknya faktor waktu yang perlu dinyatakan dalam suatu perjanjian tersebut. Akan tetapi apabila lamanya perjanjian hubungan kerja tidak disebutkan dalam UU maka hubungan waktu kerja dipandang untuk diadakan tidak menentu sampai akhirnya putus.

Imbalan / Upah

Apabila tidak ada unsur lain seperti pekerjaan dan instruksi maka imbalan yang diterima disebut dengan upah. Unsur pengupahan ini juga tidak boleh diskriminasi. Sesuai dengan pasal 11 PP No 78 Tahun 2015, menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai sama. Oleh karena itu prosesi diskriminasi sangat tidak dibenarkan. Penetapan ini harus dilakukan seadil-adilnya.

Standar yang digunakan juga harus yang objektif dan jelas. Penetapan upah ini tidak boleh menggunakan identitas personal dari si penerima upah alias rasisme. Hal-hal yang harus dihindari misalnya warna kulit, gender, dan lainnya. Asalkan beban kerjanya sama maka upah yang diterima juga sama.

UMR Bukanlah Gaji Pokok

Sejauh ini banyak orang yang belum paham tentang persoalan ini. Dengan begitu harus dipahami bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima oleh pekerja atas imbalan dasar. Besarnya telah disesuaikan dengan rasio penghasilan sesuai dengan ketetapan perusahaan. Ini tentu berbeda dengan UMR yang didefinisikan sebagai standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, perhitungan besaran persentase akan alami kenaikan di tiap tahunnya.

Dasarnya ada beberapa faktor seperti upah tanpa tunjangan dan juga gaji pokok. Lantas bagaimana dengan cuti? Ketentuan cuti ini memang agak berlawanan dengan prinsip bernama “no work no pay”. Akan tetapi apabila kita selami lebih jauh sebenarnya hal tersebut tidaklah bertentangan.

Pada prinsip penggajian UMR Kabupaten Bogor 2021, Ada setidaknya kondisi yang membuat karyawan bisa “tidak bekerja dengan tetap mendapatkan upah”. Ketentuan ini sudah diatur secara rinci pada PP No 78 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang Pengupahan. Bagian pasal yang mengatur lebih dalam ada pada Pasal 24 ayat 2 S.d 5.

Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah di Bawah UMR

Pembuatan peraturan tujuannya untuk memantau dan menindak perusahaan yang nakal. Nakal di sini berarti perusahaan tersebut tidak mau memberikan gaji kepada para karyawannya sesuai dengan peraturan UMR yang berlaku. Lantas apabila ada perusahaan yang ingin memberikan gaji di atas jumlah minimal tersebut maka hal tersebut sangat disarankan.

Baca Juga: Gaji UMR & UMK Bali 2021

Masalah ini diatur secara jelas pada UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, pemerintah harus memberi sanksi pada pelanggar yaitu perusahaan yang menggaji karyawan secara sewenang-wenang. Ancaman pidana bagi perusahaan adalah periode tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun.

Untuk denda, perusahaan dikenakan denda minimal 100 juta sampai 400 juta. Dengan adanya peraturan ini diharapkan buruh/tenaga kerja bisa lebih sejahtera. Adapun konsep no work no pay banyak kita kenal sebagai tidak bekerja tidak mendapatkan upah. Hal ini sebenarnya sangat berbeda dengan sistem pemotongan upah.

Menganut PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24 ayat 1 yang sekiranya berbunyi bahwa upah tidak akan dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk kerja ataupun tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Karyawan tersebut harus benar-benar orang yang tidak berhak atas upah bukan karena ulahnya dipotong.

Langkah Hukuman Upah di Bawah UMR

Lantas bagaimana apabila perusahaan tidak mau membayar sesuai dengan gaji UMR Kabupaten Bogor 2021? Terkait dengan hal tersebut, perusahaan akan bersinggungan dengan UU No 2 Tahun 2004. Dalam UU tersebut, buruh bisa membawa masalah tersebut ke meja hijau. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik Hubungan Industrial. Dalam aturan tersebut, ada beberapa prosedural yang bisa dilakukan diantaranya:

  • Pertama, kedua belah pihak akan merundingkan secara bipartit selama kurun waktu 30 hari, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.
  • Kedua, dilakukan perundingan secara tripartit dengan dinas ketenagakerjaan.

Semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pengupahan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, ada banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah pengupahan. Dalam UU yang baru, upah minimum provinsi atau UMK dihitung berdasarkan sektoral wilayah provinsi.

Adapun peraturan ini sebelumnya termaktub dalam UU 13 Tahun 2003 pasal 89 dan pasal 90. Sementara itu, pada Pasal 81 poin 26 dan 27 UU Ciptaker, pemerintah menghapuskan ketentuan pada pasal tersebut. Sebagai penggantinya, pemerintah kemudian menetapkan kewajiban bagi gubernur untuk mengeluarkan kebijakan UMP Kabupaten Bogor 2021. Penetapan tersebut pun disesuaikan dengan berbagai syarat.

Nah itu dia penjelasan selengkapnya tentang Gaji UMK & UMR Kabupaten Bogor 2021. Penetapan upah minimum ini memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan usaha di Indonesia. Upah ditetapkan tidak sembarangan, ketentuannya melalui proses khusus oleh stakeholder pemerintah untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

Leave a Comment